Considerations To Know About reformasi intelijen indonesia

Considerations To Know About reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

[31] Munir Described Thalib is really an idealistic human lawful rights activist who defends victims of violations and is especially prepared to confront the army providers and police to combat for that legal rights of These victims. Threats of murder and intimidation to power Munir to circumvent his functions although primary KontraS and Imparsial (The 2 strongest human legal legal rights advocacy firms in Indonesia Commenced by him) are little or no new, along with checking and helps make an make an effort to thwart his protection features concluded by parts of the safety forces instantly or indirectly.

Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus mendorong pengungkapan penyalahgunaan wewenang.

Intelijen harus sadar bahwa tugasnya adalah memberikan informasi kepada user dengan menggunakan cara-cara yang cerdas dan dalam koridor menghargai hak asasi manusia.

Intelijen di interval awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh user

In combination While using the LPNKs, other institutions are shaped by Procedures and Presidential Polices as independent bodies. Theoretically, the difference between these impartial bodies and LPNK is The actual point that they're coordinated beneath a particular ministry and particularly report back again into the President, Although this tends to not often be the situation in adhere to.

Intelijen Negara dalam konteks organisasi Badan Intelijen Negara diharapkan segera melakukan fungsi sebagai koordinator intelijen sesuai dengan amanat undang-undang. Banyaknya organisasi intelijen dan dengan adanya Moi sektoral organisasi intelijen bisa menyebabkan informasi intelijen yang ada di masing-masing organisasi tidak terkelola dengan baik.

Reformasi intelijen dalam hal metode kegiatan/operasi intelijen harus menyentuh pada kerjasama dengan organisasi intelijen di kementrian atau lembaga negara lain dengan menempatkan BIN sebagai koordinator atau membentuk suatu lembaga gabungan intelijen.

Dari tiga pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tidak bisa dipungkiri ada pengaruh dari pihak asing. Kasus perbatasan dengan negara tetangga sangat jelas mendapatkan informasi lebih lanjut melibatkan pihak asing. Separatisme terutama di wilayah Papua dapat dipastikan melibatkan pengaruh asing dengan bukti gencarnya gerakan politik OPM di Australia.

Jakarta – The completely new Purchase regime [of former President Suharto] which was introduced down through the wave of calls for for reformasi in 1998, is returning to electrical energy However the 2004 prevalent elections.

Then they are already dispatched to all locations within the island of Java Although utilizing the mission to seek direction to protect the Republic and oversee the enemy’s movements.[six]